JAKARTA – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menghadiri hari terakhir Musyawarah Nasional (Munas) X LDII pada Kamis (9/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, Dahnil memaparkan langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola dan memangkas durasi antrean haji di Indonesia.
Komitmen Pemerintah Terhadap Biaya Haji
Dahnil menyoroti tantangan krisis energi global yang memicu kenaikan harga avtur dan berdampak langsung pada harga tiket pesawat. Namun, ia menegaskan bahwa jemaah haji tidak perlu khawatir akan lonjakan biaya tersebut.
“Mengacu pada pernyataan Presiden, kenaikan harga tiket pesawat tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Hal itu akan ditanggung oleh pemerintah,” tegas Dahnil di hadapan ratusan peserta Munas.
Target Pemangkasan Masa Tunggu
Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah target rasionalisasi waktu tunggu haji. Jika sebelumnya masa tunggu rata-rata mencapai 49 tahun, pemerintah kini telah berhasil menekannya hingga angka 35 tahun.
“Presiden Prabowo menginginkan waktu tunggu tersebut diringkas lebih jauh lagi hingga menjadi 26 tahun,” ujarnya.
Transparansi Dana Haji
Terkait pengelolaan keuangan, Dahnil mengungkapkan bahwa total dana haji saat ini mencapai kurang lebih Rp182 triliun, dengan sekitar Rp171 triliun dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebesar 70 persen dari total dana tersebut dialokasikan pada instrumen sukuk.
Dahnil menekankan pentingnya transparansi yang selama ini dianggap kurang tersosialisasi dengan baik kepada publik. “Pemerintah kini berkomitmen untuk lebih transparan mengenai angka-angka pengelolaan dana haji ini dari masa ke masa,” tambahnya.
Opsi Solusi Antrean Haji
Sebagai langkah antisipasi terhadap 5,7 juta antrean haji yang ada, Dahnil menawarkan tiga opsi wacana untuk didiskusikan oleh kepengurusan baru LDII:
- Moratorium Pendaftaran: Menghentikan sementara pendaftaran haji baru hingga antrean saat ini terselesaikan.
- Diplomasi Kuota: Terus mengupayakan penambahan kuota haji melalui kebijakan Pemerintah Arab Saudi.
- Skema War Tiket: Mendorong skema baru bagi calon jemaah di luar antrean reguler dengan sistem kuota terbuka pasca pengumuman harga resmi dari Saudi, tanpa mengikuti skema keuangan haji konvensional yang ada saat ini.
Apresiasi Karakter Bersih LDII
Di akhir paparannya, Dahnil memberikan apresiasi khusus terhadap budaya kebersihan yang diterapkan oleh warga LDII. Ia meluruskan pandangan miring mengenai tradisi membersihkan masjid di lingkungan LDII.
“Stigma mengenai masjid LDII yang sering dipel sejatinya menjelaskan kepada publik bahwa LDII sangat getol menjaga kebersihan. Ini bukan bentuk eksklusivisme, melainkan cerminan watak masyarakat Indonesia yang peduli lingkungan,” puji Dahnil.
Ia berharap LDII terus konsisten menjaga aksi peduli lingkungan ini, sejalan dengan program Asta Cita Presiden yang menggalakkan kebersihan dan keindahan sebagai wajah Indonesia Maju di masa depan. (*)
