Jakarta, 30 Juni 2025 — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperingati Hari Bhayangkara ke-79 dengan tema “Polri untuk Masyarakat.” Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingat kembali dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ketum LDII: Komitmen Polri Layak Diapresiasi
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, mengapresiasi komitmen Polri yang terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan. “Polri hadir untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Kami melihat upaya serius Polri melalui reformasi kelembagaan, pemberantasan premanisme, judi, narkoba, penyederhanaan birokrasi, hingga penanganan cepat persoalan hukum,” ujar KH Chriswanto.
Beliau menekankan pentingnya kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan Polri. “Tanpa kepercayaan, hukum tidak berjalan, dan kita kembali pada hukum rimba. Padahal bangsa ini beradab dan berlandaskan Pancasila,” tegasnya.
KH Chriswanto juga mengajak masyarakat mendukung tugas Polri, terutama di daerah rawan konflik. “Kehadiran Polri sangat vital. Tanpa penjagaan satu malam saja, keamanan lingkungan bisa terancam,” tambahnya.
Untuk membangun kepercayaan, ia mendorong pendekatan yang menjadikan masyarakat sebagai subjek hukum. “Masyarakat jangan sampai merasa tertekan. Jika belum melapor saja sudah takut, maka jarak dengan kepolisian akan semakin jauh,” ujarnya.
Sebagai wujud sinergi, LDII secara rutin berkolaborasi dengan Polri melalui program penyuluhan hukum di pondok pesantren. “Setiap bulan, pondok pesantren LDII bekerja sama dengan kepolisian untuk memberikan edukasi hukum, bahaya narkoba, etika bermedia sosial, dan tertib lalu lintas,” jelasnya.
Di Ponpes Wali Barokah, misalnya, Polda Jawa Timur rutin memberikan penyuluhan pencegahan radikalisme dan narkoba. Sementara di Ponpes Al Ubaidah, para calon juru dakwah LDII dibekali pengetahuan seputar kenakalan remaja, bahaya media sosial, hingga bullying.
Tantangan Polri di Era Transformasi Digital
Sekretaris Umum DPP LDII, Dody T. Wijaya, turut menyoroti tantangan Polri di era digital. “Keamanan kini tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital. Polri dituntut semakin adaptif menghadapi hoaks, ujaran kebencian, radikalisme daring, dan kejahatan siber,” ujarnya.
Ia menambahkan, penegakan hukum di ruang digital harus mengedepankan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. “Polri perlu hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga pendidik melalui literasi digital, kampanye internet sehat, serta kerja sama dengan berbagai platform digital,” jelas Dody.
Menutup pernyataannya, Dody berharap Polri di usia ke-79 ini semakin profesional, modern, transparan, dan semakin dicintai rakyat. “Kami yakin dengan sikap terbuka dan penuh empati, Polri akan terus dipercaya menjaga stabilitas di dunia nyata maupun digital,” pungkasnya.
Web LDII Seluruh indonesia:
DPP, DPP, Bangkalan, Tanaroja, Gunung Kidul, Kotabaru, Bali, DIY, Jakpus, Jaksel, Jateng, Kudus, Semarang, Aceh, Bangka-belitung, Paser, Balikpapan, Bandung, Banten, Banyuwangi, Batam, Batam, Bekasi, Bengkulu, Bontang, Cianjur, Cilincing, Depok, Garut, Jabar, Jakarta, Jakbar, Jakut, Jambi, Jatim, Jayapura, Jember, Jepara, Bekasi, Blitar, Bogor, Cirebon, Kalbar, Kalsel, Kaltara, Kalteng, Karawang, Kediri, Kendari, Kepulauan-riau, Bogor, Kediri, Kutim, Lamongan, Lampung, Lamtim, Kaltim, Madiun, Magelang, Majalengka, Maluku, Maluku-utara, Nabire, NTB, NTT, Pamekasan, Papua, Pabar, Pateng, Pemalang, Purbalingga, Purwokerto, Riau, Sampang, Sampit, Sidoarjo, Sukoharjo, Sulbar, Sulsel, Sultra, Sumbar, Sumsel, Sumut, Tanaban, Tangsel, Tanjung Jabung Barat, Tegal, Tulung Agung, Wonogiri, Minhaj, Nuansa, Sako Spn, Sleman, Tulang Bawang, Wali Barokah, Zoyazaneta, Sulteng
