Jakarta (15/12) — Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia resmi meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global sekaligus menetapkan 14 Desember sebagai Hari Sejarah Nasional. Peluncuran tersebut digelar di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Kebudayaan RI, pada Minggu (14/12).
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama atas berbagai kegelisahan kebangsaan di tengah derasnya arus globalisasi dan percepatan transformasi digital yang memengaruhi cara bangsa memaknai identitas dan sejarahnya.
Buku ini merupakan hasil kerja kolaboratif berskala nasional yang melibatkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan lembaga. Proses penyuntingan didukung oleh 20 editor jilid dan 3 editor umum. Secara keseluruhan, karya ini mencapai 7.958 halaman yang terbagi dalam 10 jilid utama, ditambah satu jilid prakata dan daftar pustaka.
Negara dan Tanggung Jawab Merawat Memori Bangsa
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab institusional dalam menjaga dan merawat memori kolektif bangsa. Menurutnya, jika sejarawan tidak menuliskan sejarah bangsanya sendiri, maka identitas nasional berisiko tergerus.
“Negara harus hadir memfasilitasi penulisan sejarah. Jika tidak, kita bisa kehilangan catatan tentang siapa kita sebenarnya,” ujar Fadli.
Ia mengakui bahwa proses penulisan ulang sejarah nasional tidak lepas dari dinamika dan polemik. Namun, perbedaan pandangan tersebut dinilainya sebagai bagian wajar dari kehidupan demokratis. “Sejarah bukan alat politik dan tidak boleh dipersempit menjadi satu suara. Sejarah adalah ruang dialog,” tegasnya.

Pendekatan Indonesia-sentris dalam Sejarah
Fadli juga menekankan pentingnya perspektif Indonesia-sentris dalam penulisan sejarah nasional. Selama ini, banyak narasi sejarah Indonesia ditulis dari sudut pandang kolonial yang kerap mengaburkan pengalaman penjajahan bangsa Indonesia.
“Bagi penjajah mungkin itu bukan penjajahan, tetapi bagi kita itu adalah penjajahan. Cara pandang inilah yang perlu diluruskan,” katanya.
Menurut Fadli, buku ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia dan diharapkan dapat menjadi rujukan masyarakat dalam memahami perjalanan panjang bangsa. “Ini bukan karya yang sempurna, tetapi menjadi sorotan penting perjalanan Indonesia dari akar peradaban Nusantara hingga hari ini,” ujarnya.
Nasionalisme di Tengah Arus Globalisasi
Editor Umum Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia, Singgih Tri Sulistiyono, menegaskan bahwa anggapan nasionalisme sebagai sesuatu yang usang merupakan pandangan keliru. Menurutnya, di tengah arus globalisasi, negara-negara yang menjadi motor globalisasi justru tetap sangat protektif terhadap kepentingan nasionalnya.
“Negara-negara liberal seperti Amerika Serikat dan Eropa sangat ketat menjaga kepentingan negaranya. Ini menunjukkan bahwa negara-bangsa dan nasionalisme masih sangat relevan,” ujar Singgih.
Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro tersebut mengingatkan generasi muda agar tidak terlarut dalam euforia globalisasi. Keterbukaan internasional, menurutnya, harus diimbangi dengan kesadaran kebangsaan dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Globalisasi tidak menjamin kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan. Negara tetap menjadi institusi utama yang mampu menjamin hal tersebut,” tegasnya.

Sejarah sebagai Memori Kolektif dan Perekat Bangsa
Singgih, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), menilai penulisan ulang sejarah nasional sebagai langkah strategis dalam merawat ingatan kolektif bangsa sekaligus memperkuat solidaritas kebangsaan.
Menurutnya, sejarah tidak sekadar mencatat masa lalu, tetapi juga berfungsi sebagai media pemersatu di tengah masyarakat yang semakin terfragmentasi. “Penulisan sejarah ini penting untuk meneguhkan memori kolektif bangsa agar kita tetap solid membangun diri tanpa meninggalkan pergaulan internasional,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Singgih menyoroti pentingnya otonomi sejarah atau perspektif Indonesia-sentris, yang menempatkan Indonesia sebagai subjek aktif dalam setiap perjumpaan budaya global, bukan sekadar penerima pengaruh asing.
Manfaat Strategis dan Pragmatis Sejarah Nasional
Selain nilai filosofis dan strategis, Singgih menjelaskan bahwa sejarah nasional juga memiliki manfaat pragmatis. Narasi sejarah, khususnya dalam bidang hukum dan ekonomi kolonial, dapat menjadi rujukan untuk menyelesaikan persoalan kontemporer, seperti sengketa pertanahan dan aset negara.
“Sejarah bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga dapat menjadi dasar kebijakan dan solusi atas persoalan hari ini,” katanya.
Ia menambahkan bahwa buku ini diproyeksikan sebagai bahan ajar bagi generasi muda. Oleh karena itu, pendekatan digital humanities dinilai penting untuk menjawab tantangan literasi sejarah di era digital, sekaligus menangkal maraknya hoaks dan pseudo history di ruang publik.
Akar Peradaban Nusantara dalam Perspektif Global
Editor Jilid Buku Sejarah Indonesia, Cecep Eka Permana, menjelaskan bahwa penulisan buku ini melibatkan pendekatan multidisipliner, khususnya sejarah dan arkeologi. Pada jilid awal, buku ini mengulas akar peradaban Nusantara yang memiliki jejak peradaban manusia sangat tua dan berperan penting dalam sejarah dunia.
Narasumber lain, Purnawan Basundoro, menilai buku ini komprehensif dalam menggambarkan hubungan Indonesia dengan dunia global sejak periode awal hingga era modern. Sementara itu, Guru Besar Sejarah UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Amelia, mengapresiasi pendekatan public history yang inklusif dan membuka ruang partisipasi publik dalam memahami sejarah.
Merawat Identitas Bangsa untuk Masa Depan
Reformulasi sejarah nasional ini menjadi ikhtiar bersama untuk merawat memori kolektif, memperkuat identitas kebangsaan, serta menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan tanpa kehilangan jati diri keindonesiaan.












