Jakarta (24/7) – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan 15 lembaga, termasuk Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Penandatanganan ini bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mempercepat implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya Asta Cita ke-6.
Acara penandatanganan dilaksanakan di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, pada Rabu (23/7), sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Yandri: “Membangun Desa Sama dengan Membangun Indonesia”
Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, menegaskan pentingnya aksi nyata dari semua pihak untuk mendukung pembangunan desa. Ia menyatakan bahwa desa harus menjadi pusat perhatian dalam pembangunan nasional.
“Dengan membangun desa, berarti kita membangun Indonesia. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita harus membentuk super tim melalui kolaborasi lintas sektor,” ujar Yandri.
Yandri menambahkan bahwa Kemendes telah menyusun 12 program aksi ‘Bangun Desa Bangun Indonesia’, dan seluruh MoU yang ditandatangani akan diarahkan untuk mendukung realisasi program tersebut.
Fokus pada Asta Cita dan Indonesia Emas 2045
Menurut Menteri Yandri, kerja sama lintas lembaga ini mendukung visi Presiden melalui Asta Cita ke-6, yang menekankan pentingnya kesejahteraan masyarakat desa sebagai fondasi kemajuan ekonomi nasional.
“Desa adalah kunci. Tagline kami: ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia’. MoU ini harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata, bukan sekadar seremonial. Masih ada lebih dari 10.000 desa tertinggal dan 20.000 desa belum memiliki sinyal. Ini adalah peluang amal dan pengabdian,” lanjutnya.
Ia menyebutkan bahwa Kemendes telah menandatangani 48 MoU dan akan terus memperluas kemitraan hingga mencapai 80 lembaga sebagai bagian dari strategi menyongsong Indonesia Emas 2045.
LDII Sambut Baik Kolaborasi Nyata
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, mengapresiasi kerja sama ini sebagai langkah konkret memperkuat kontribusi organisasi masyarakat dalam pembangunan desa.
“Kerja sama antara LDII dan Kemendes bukan hanya di atas kertas. Kami sudah menjalankan proyek bersama, seperti panen bibit sorgum bersertifikat di Blora, dan kini tengah mengembangkan bibit untuk penanaman berkelanjutan,” jelas KH Chriswanto.
Ia menekankan bahwa sorgum menjadi bagian dari upaya ketahanan pangan karena seluruh bagiannya, mulai dari biji hingga batang, bermanfaat bagi masyarakat dan peternakan.
LDII: Dari Pertanian hingga Dakwah dan Ekonomi Syariah
KH Chriswanto juga mengungkapkan bahwa jauh sebelum penandatanganan MoU ini, LDII telah aktif membangun desa melalui berbagai program, seperti:
Pertanian berkelanjutan
Kesehatan masyarakat
Ekonomi berbasis koperasi
Pendidikan dan dakwah berbasis desa
“Sebagian besar warga LDII tinggal di desa, maka kami berkepentingan untuk terlibat dalam pembangunan dari bawah, demi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Selain itu, LDII juga aktif mendirikan majelis taklim, sekolah, dan pesantren di pedesaan sebagai bagian dari pendidikan karakter dan dakwah Islam.
“LDII juga bergerak dalam penanganan stunting, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan ekonomi syariah yang selaras dengan program Kemendes,” pungkas KH Chriswanto.
