Jakarta (6/6/2025) – Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), KH Chriswanto Santoso, memberikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, haji adalah ibadah yang menuntut kesiapan spiritual, fisik, dan mental, sehingga perlu dukungan layanan yang nyaman dan terkoordinasi.
“Ibadah haji bukan semata soal kemampuan finansial, tapi juga ketakwaan dan kesiapan mental. Pemerintah punya peran penting dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan selama proses ibadah,” ujar KH Chriswanto.
Ia mengapresiasi peresmian Terminal Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, yang diresmikan pada 4 Mei 2025. Terminal ini dinilai mampu meningkatkan kenyamanan jamaah sejak sebelum keberangkatan.
“Sebelumnya banyak jamaah duduk di lantai dan berdesakan. Kini, dengan fasilitas yang memadai, psikologis jamaah lebih tenang dan siap menjalani ibadah,” katanya.
Terminal tersebut juga mendukung program Makkah Route, di mana proses imigrasi Arab Saudi dilakukan langsung di Bandara Soekarno-Hatta. Sebanyak 10 konter imigrasi Arab Saudi disediakan untuk mempercepat layanan bagi jamaah Indonesia, sehingga setibanya di tanah suci mereka tidak perlu lagi mengantre panjang.
KH Chriswanto juga menyoroti tantangan yang kerap muncul saat jamaah tiba di Madinah maupun Mekkah, seperti kehilangan koper, perebutan kamar, hingga ketidaksiapan sebagian ketua rombongan dalam membimbing. Menurutnya, pelayanan di lapangan harus terus ditingkatkan, apalagi di era media sosial di mana keluhan mudah tersebar luas.
“Petugas haji perlu lebih responsif. Jamaah lebih memilih menyampaikan keluhan di media sosial daripada kepada petugas. Ini tantangan nyata yang harus ditanggapi dengan serius,” tegasnya.
Terkait rencana pembangunan kampung haji yang digagas Presiden Prabowo, DPP LDII menyatakan dukungan penuh. KH Chriswanto menyebut konsep ini akan memudahkan koordinasi dan pelayanan karena semua aktivitas jamaah dapat dipusatkan di satu lokasi.
LDII melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) juga terus mendorong peningkatan pelayanan. “Kami terus melakukan pembenahan agar jamaah merasa diperhatikan dan tidak terabaikan,” jelasnya.
Dengan jumlah jamaah haji dan umrah yang mencapai 2–2,2 juta orang per tahun, ia menilai pemerintah perlu hadir lebih aktif. “Mayoritas jamaah adalah lansia, mereka butuh perhatian khusus,” ungkapnya.
KH Chriswanto juga mendukung wacana pembentukan lembaga atau kementerian khusus urusan haji dan umrah, selama lembaga tersebut dikelola secara efektif, efisien, dan transparan. Ia menambahkan bahwa efisiensi dan keterbukaan juga berperan penting dalam menurunkan biaya haji.
“Pengelolaan dana haji harus transparan dan bertanggung jawab, bukan hanya kepada publik, tapi juga kepada Tuhan. Ini amanah besar,” pungkasnya.
Kunjungi WEB LDII Lainnya:
DPP, DPP, Bangkalan, Tanaroja, Gunung Kidul, Kotabaru, Bali, DIY, Jakpus, Jaksel, Jateng, Kudus, Semarang, Aceh, Babel, Paser-grogot, Balikpapan, Bandung, Banten, Banyuwangi, Batam, Batam, Bekasi, Bengkulu, Bontang, Cianjur, Clincing, Depok, Garut, Jabar, Jakarta, Jakbar, Jakut, Jambi, Jatim, Jayapura, Jember, Jepara, BEkasi, Blitar, Bogor, Cirebon, Kalbar, Kalsel, Kaltara, Kalteng, Karawang, Kediri, Kendari, Kepri, ogor, Bogor, Kutim, Lamongan, Lampung, Lamtim, Kaltim, Madiun, Magelang, Majalengka, Maluku, Malut, Nabire, NTB, NTT, Pamekasan, Papua, Pabar, Pateng, Pemalang, Purbalingga, Purwokerto, Riau, Sampang, Sampit, Sidoarjo, Sukoharjo, Sulbar, Sulsel, Sultra, Sumbar, Sumsel, Sumut, Tanaban, Tangsel, Tanjung Jabung Barat, Tegal, Tulung Agung, Wonogiri, Minhaj, Nuansa, Sako SPN, Sleman, Tulang Bawang, Wali Barokah, Zoyazaneta, Sulteng
